Rapat Koordinasi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye dan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

Jajaran Bawaslu Se – Provinsi Kalimantan Selatan saat berfoto bersama peserta kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Banjarmasin, Sabtu(09/12/2023).

Banjarmasin, Pengawas Pemilu - Pemilihan Umum – Pemilu adalah milik seluruh rakyat Indonesia,bukan milik perseorangan, partai politik atau peserta pemilu lainnya. Peran masyarakat pada pemilu tidak bisa dikerdilkan cuma menjadi sebuah obyek hanya untuk menggunakan hak pilihnya . Lebih dari itu, masyarakat justru memiliki peran yang sangat aktif, yakni menjadi bagian penting bagi terciptanya pemilu yang berintegritas, Sabtu (9/12/2023).

Dalam pembukaan acara Rapat koordinasi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye dan Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif , Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono menjelaskan , partisipasi masyarakat akan menentukan nasib bangsa ke depannya . Apalagi pemilu yang sudah memasuki hitungan bulan,peran masyarakat dalam pemilu ujar Thessa harus lebih masif.

Bawaslu Kalsel Menggandeng Media Massa Awasi Pemilu Serentak 2024

Kegiatan pertemuan sekaligus sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Kalsel bersama para media massa yang ada di Kalsel. Foto : rizki

BANJARMASIN, Pengawas Pemilu - Mendorong pengawasan Pemilu partisipatif, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kalimantan.

Kegiatan yang berlangsung Sabtu (10/12/2022) sore, di Hotel G Sign Banjarmasin tersebut diikuti oleh sejumlah media cetak, media elektronik/televisi, dan media siber yang berbadan hukum resmi.

Bawaslu Sebut Kekurangan SDM Hadapi Pemilu 2024

© Photo : Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat ditemui di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (31/5/2022). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Jakarta, Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu Bawaslu disebut kekurangan sumber daya manusia (SDM) jelang Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyinggung soal berkurangnya tenaga akibat mundurnya sejumlah tenaga honorer secara signifikan di berbagai kantor Bawaslu.

Sejarah Pengawas Pemilu

Sejarah Pengawas Pemilu.

Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dilahirkan melalui proses cukup panjang. Meskipun pemilihan umum (pemilu) pertama di Indonesia dilaksanakan pada 1955, namun menurut sejarahnya organisasi pengawas pemilu baru dikenal pada Pemilu 1982. Inilah momentum lahirnya fondasi pengawasan pemilu baik secara kelembagaan serta secara kewenangan. Pada Pemilu 1982, kelembagaan pengawas pemilu dinamai Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dipengaruhi rezim penguasa.

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari protes-protes atas banyaknya dugaan pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Berbagai protes direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya, munculLah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan beberapa partai politik, pemerintah setuju menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).